Foto : Ist.
Kitalidik, Pontianak – Negara wajib hadir dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibuktikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, melalu Badan Pemulihan Aset (BPA)nya.
Tak tangung-tanggung nilai potensi pemulihan aset secara nasional dari pelaksanaan lelang serentak diproyeksikan mencapai Rp289.397.309.438 berdasarkan nilai limit.
Komitmen Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengembalikan aset hasil penegakan hukum kepada negara mulai diwujudkan melalui Lelang Serentak Kejaksaan RI yang digelar di seluruh Indonesia, Senin (10/8/2026).
Gerakan lelang yang berlangsung hingga 14 Agustus 2026 tersebut dibuka oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Langkah ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti ketika perkara diputus pengadilan, tetapi berlanjut hingga aset yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikembalikan nilainya untuk kepentingan negara.
Kepala BPA Kejaksaan Agung RI Patris Yusrian Jaya menyampaikan, secara nasional potensi pemulihan aset dari pelaksanaan lelang serentak diproyeksikan mencapai Rp289.397.309.438 berdasarkan nilai limit.
“Pemulihan aset tidak mengenal skala kecil maupun besar. Setiap rupiah yang dipulihkan merupakan hak negara dan masyarakat yang wajib dikembalikan,” ujar Patris saat membuka gerakan lelang di Kantor BPA Kejaksaan Agung, Ragunan, Jakarta Selatan.
Pelaksanaan lelang serentak bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan perwujudan prinsip recovery is justice. Keadilan, kata dia, tidak semata-mata diukur dari putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan dan memberikan manfaat secara nyata.
Semangat tersebut langsung diterjemahkan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pada hari pertama, tiga satuan kerja bergerak melaksanakan lelang, yakni Kejaksaan Negeri Mempawah, Kejaksaan Negeri Sambas dan Kejaksaan Negeri Bengkayang.
