KitaLidik.com | JAKARTA : Perkembangan mengejutkan mencuat dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Penetapan tersebut disampaikan langsung Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam keterangannya, Asep mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Komjen Pol Asep Safrudin.
Selain Listyo Sigit, dua nama perwira tinggi Polri lainnya yang disebut dalam perkara tersebut adalah Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
DIDUGA SADAP NOMOR TELEPON PRESIDEN
Kabareskrim mengungkapkan, salah satu dugaan perbuatan yang menjadi pokok perkara adalah penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ungkap Asep.
Tidak hanya Presiden Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, LSM hingga kalangan pengusaha.
Menurut keterangan Kabareskrim, aktivitas penyadapan ilegal tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik juga menduga adanya tindakan penghapusan jejak atau log aktivitas elektronik pada Oktober 2026.
Asep menegaskan bahwa kegiatan pemantauan maupun penyadapan harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
PENANGANAN PERKARA JADI SOROTAN PUBLIK
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia serta sejumlah pejabat dan tokoh publik.
Penegakan hukum dalam perkara tersebut menjadi ujian penting bagi transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian.
Publik juga menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, alat bukti, dugaan peran masing-masing tersangka, serta proses hukum yang akan dijalankan penyidik.
Proses penyidikan diharapkan berlangsung secara terbuka dan profesional, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perkembangan perkara ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, mengingat pihak-pihak yang disebut memiliki posisi penting dalam pemerintahan maupun institusi kepolisian.






